KOMISI IV DPR RI DUKUNG PROGRAM KLASTER UNTUK KEHIDUPAN NELAYAN
Komisi IV DPR sangat mendukung dengan adanya program peningkatan klaster Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengarah pro rakyat dalam rangka menuju kearah peningkatan kehidupan rakyat nelayan. Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR yang baru H.M. Romahurmuziy menggantikan Ketua lama Akhmad Muqowam. Pernyataan ini disampaiak pada saat Rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR Senayan Jakartadan Raru, (8/06) malam.
Ketua Komisi IV DPR Romahumuziy juga meminta, agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memberikan data penerimaar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan serta program bantuan sosial lainnya kepada Komisi IV DPR paling lambat satu minggu terhitung mulai rapat kerja hari ini, dan selanjutnya akan dievaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksud.
Romahumuziy mengatakan, bahwa Komisi sangat memberikan apresiasi kepada menteri kelautan atas serapan APBN tahun 2010 sebesar 3,230 triliyun rupiah atau 95,15 persen dari total pagu APBN tahun 2010 sebesar 3,472 triliyun rupiah untuk menindaklanjutinya, tersemasuk rekomendasi atas berbadai temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikatakan juga bahwa Komisi Iv DPr telah menerima usulan rencana pengajuan RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 untuk program pembangunan kelautan dan perikanan, baik yang bersumber dari APBN, rupiah murni maupun pinjaman hibah luar negeri, yang kemudian akan ditindaklanjuti pembahasannya dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR.
Dalam kesimpulan hasil rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan beberapa poin antara lain, komisi IV DPR meminta Kementerian Keelautan dan Perikanan agar dalam menyusun kegiatan dan program kerja dalam RAPBN 2012 dapat mengakomodir usulan program dan kegiatan dari hasil kunjungan lapangan Komisi IV DPR.
Komisi IV DPR juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kegiatan PUMP mempertimbangkan dukungan sarana dan prasarana serta perluasan pasar yang memadai, selain itu Komisi IV DPR Juga meminta agar usulan pagu indikatif kementerian Kelautan dan Perikanan pada RAPBN 2012 sebesar 5,9 triliyun rupiah lebih, Komisi IV DPR memberikan kesempatan agar usulan anggaran tambahan dan selambat-lambatnya diserahkn pada tanggal 10 Juni 2011, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran DPR dalam pembahasan pendahuluan.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad mengatakan, PUMP perikanan tangkap telah disalurkan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan sebanyak 285 KUB di 32 Kabupaten/kota di 18 Propinsi, juga telah dilaksanakan forum wirausaha budidaya dengan daerah dalam rangka penyiapan pokdakan calon penerima bantuan langsung, ujar Fadel.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad juga menambahkan, PUMP pengolahan juga telah disalurkan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan untuk 80 Poklahsar di 8 Kabupaten/Kota di 5 propinsi serta dalam tahan identifikasi kelompok calon penerima bantuan langsung. (SUMBER : dpr.go.id)
